MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Ahmad Fahroni

Abstract


The implementation of regional autonomy requires the division of governmental functions between the center and the regions, one of the aspects which is a matter between the center and the regions is education. Madrasah as a formal educational institution should receive attention from the government, both the Central Government and local governments, but the problem is that madrasah are institutions under the auspices of the Ministry of Religion, while in the context of autonomy there is a matter that becomes the authority of the central government, namely religious aspects . So that in the course of madrasah are often identified with religious issues, whereas when viewed from the other side of the madrasah is still an educational institution.

Keywords


Regional Autonomy, Madrasah.

Full Text:

Download

References


Ahid, Nur. Problematika Madrasah Di Indonesia. Kediri: STAIN Kediri Press. 2009.

Assegaf, Abdur Rahman, dkk. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi ; Buah Pikiran Seputar Filsafat, Politik, Sosial, Ekonomi dan Budaya. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2004.

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011/2012

Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia. Jakarta: ACDP Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.

Departemen Pendidikan Nasional,. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2013.

Huda, Ni’matul. Hukum Pemrintahan Daerah, Bandung: Nusa Media. 2012.

Maksum, Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1992.

Munadi, Muhammad dan Barnawi, Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruz Media. 2011.

Munawwir, Ahmad Warson. Al Munawwir kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresi. 2002.

Soebadar, Abd Halim. Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU Sisdiknas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Syaukani, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah Program Pascasarjana. t.t.: t.p., t.t.

Ubaidillah, A. Dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2006.

Inpres Nomor 15 tahun 1974

Keppres Nomor 34 tahun 1972

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 junto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional




DOI: https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i1.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Lisensi Creative Commons
All publications by Cendekia: Jurnal Studi Keislaman are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2020 | LPPM STAI Hasan Jufri Bawean